MUSWIL KOPERASI – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (baju putih) dalam acara Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi NTB di Aula Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Selasa (9/12/2025). Ia menekankan tiga fokus, konsolidasi Kopdes Merah Putih, penataan WPR berbasis koperasi, dan pengembangan model koperasi inovatif. sumber foto: TribunLombok.com/Diskominfotik NTB
Nahwa Media-Penguatan Koperasi NTB menjadi salah satu agenda besar yang dibawa Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, dalam Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (DEKOPINWIL) NTB, Selasa (9/12/2025). Di hadapan pelaku koperasi dan pejabat kementerian, ia memaparkan tiga fokus strategis yang diyakini menjadi fondasi transformasi koperasi di NTB. Ketiganya menyentuh akar persoalan sekaligus membuka peluang besar untuk modernisasi kelembagaan koperasi.
1. Konsolidasi Kopdes Merah Putih: Fondasi Penguatan Koperasi NTB
Langkah pertama dalam penguatan koperasi NTB berangkat dari penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Selama ini, banyak koperasi desa berjalan dengan model bisnis yang belum terstruktur dan minim dukungan jaringan.
Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa Bank NTB Syariah telah menginisiasi pilot project di 50 Kopdes Merah Putih untuk membangun portofolio bisnis koperasi yang lebih sehat. Konsolidasi organisasi dan peningkatan kapasitas menjadi dua hal yang ditekankan.
Lebih jauh, ia mendorong pembentukan koperasi pusat sebagai payung besar bagi seluruh Kopdes Merah Putih. Dengan sentralisasi jaringan, koperasi desa dapat memiliki daya tawar yang lebih kuat terhadap pasar, distributor, maupun lembaga keuangan.
baca juga: Rais Aam PBNU Buka Pleno Kelompok Sultan
2. Tata Kelola Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR): Menata Sumber Daya untuk Kesejahteraan
Fokus kedua penguatan koperasi NTB terletak pada sektor pertambangan rakyat. Selama puluhan tahun, pengelolaan WPR kerap menimbulkan persoalan lingkungan, ketidakpastian legalitas, serta minimnya manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pemprov NTB menyiapkan regulasi baru yang mengatur Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui format koperasi. Dalam skema ini, koperasi bertindak sebagai wadah yang memastikan seluruh anggota memiliki kewajiban dan kontribusi yang jelas.
Gubernur menegaskan bahwa tidak boleh ada anggota koperasi yang hanya “tidur-tidur manis” tanpa terlibat dalam proses produksi ataupun pengelolaan. Prinsip partisipasi aktif anggota menjadi kunci agar pengelolaan WPR tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga adil secara ekonomi.
Jika berhasil diterapkan, skema ini dapat menjadi model penataan tambang rakyat yang lebih transparan, berbasis komunitas, dan mampu memberi dampak ekonomi nyata.
3. Inovasi Model Koperasi: Menjawab Tantangan Ekonomi Masa Depan
Fokus terakhir adalah mendorong inovasi model koperasi yang relevan dengan perubahan zaman. NTB dinilai memiliki posisi strategis berkat jaringan distribusi yang luas.
Gubernur Iqbal menilai, dengan kekuatan logistik yang dimiliki, NTB dapat menciptakan model koperasi baru yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi modern melalui distribusi, perdagangan, hingga digitalisasi rantai pasok.
Eksperimen dan inovasi menjadi kata kunci di fase ini. Gubernur optimistis bahwa penguatan koperasi NTB melalui model baru akan menghasilkan koperasi unggulan yang mampu bersaing baik di tingkat nasional hingga internasional.
Mengapa Penguatan Koperasi NTB Menjadi Mendesak?
Tiga agenda besar ini menunjukkan pola bahwa koperasi NTB sedang didorong naik kelas:
-
Dari lembaga lokal → menjadi jaringan besar desa.
-
Dari entitas informal pengelola tambang → menjadi kelembagaan formal berbasis aturan partisipatif.
-
Dari model lama → menuju koperasi logistik, digital, dan inovatif.
Di tengah ketimpangan ekonomi dan persaingan global, koperasi dinilai sebagai model ekonomi yang paling mungkin memperkuat daya saing masyarakat bawah tanpa menghilangkan asas keadilan.
Melalui tiga fokus tersebut, Gubernur NTB menegaskan bahwa penguatan koperasi NTB bukan sekadar wacana, melainkan strategi konkret untuk membangun masa depan ekonomi daerah. Ia berharap Muswil DEKOPINWIL menghasilkan kepengurusan yang mampu menjalankan transformasi ini secara serius dan berkelanjutan.
baca juga: Gubernur NTB Buka Muswil Koperasi
