sumber foto: PW Himmah Jawa Barat
Nahwamedia_Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (PW HIMMAH NW) Provinsi Jawa Barat sukses menyelenggarakan Diskursus Sosial Politik Nasional bertajuk “Ekonomi Indonesia 2026: Optimis atau Pesimis?” sebagai ruang intelektual untuk membaca arah perekonomian nasional di tengah dinamika global dan transisi kebijakan nasional. Kegiatan ini mencatat antusiasme tinggi dengan jumlah peserta menembus lebih dari 600 orang, yang berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum dari berbagai daerah di Indonesia.
Diskursus ini menghadirkan para ekonom dan pengamat kebijakan nasional, di antaranya Eisha Maghfiruha Rachbini, Ph.D., Dr. M. Syarkawi Rauf, dan Prof. Didin S. Damanhuri yang memaparkan analisis komprehensif mengenai kondisi ekonomi global, posisi Indonesia, serta tantangan struktural menuju tatantangan
Dalam pemaparannya, Eisha Maghfiruha Rachbini, Ph.D. menyoroti terjadinya pergeseran besar dalam peta perdagangan internasional akibat ketegangan Amerika Serikat dan Cina. Penurunan signifikan impor AS dari Cina justru mendorong trade diversion ke negara-negara ASEAN, khususnya Vietnam, yang berhasil memanfaatkan celah kebijakan tarif global. Namun, Indonesia dinilai belum optimal mengambil peluang ini karena persoalan struktural, mulai dari tekanan biaya produksi, margin usaha yang tergerus, hingga melemahnya konsumsi domestik.
baca juga:RUANG DIGITAL : MEDAN TANTANGAN & PERJUANGAN BARU HIMMAH NW
Sementara itu, Dr. M. Syarkawi Rauf menekankan bahwa perlambatan ekonomi Amerika Serikat dan krisis struktural di Cina memiliki spillover effect yang besar terhadap Indonesia. Dengan dominasi AS dan Cina yang menguasai hampir setengah GDP global, perlambatan di dua negara tersebut berpotensi menekan perdagangan, investasi, dan stabilitas keuangan global. Ia juga menyoroti lemahnya efisiensi ekonomi Indonesia yang tercermin dari tingginya angka ICOR, sehingga stimulus fiskal dan moneter berisiko tidak efektif tanpa reformasi struktural yang serius.
Dari perspektif kebijakan pembangunan, Prof. Didin S. Damanhuri mengkritisi pola pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca-reformasi yang stagnan di kisaran 5 persen dan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok. Ia menyebut kondisi ini sebagai stagnasi sirkuler, di mana ketimpangan semakin melebar dan ekonomi rakyat belum menjadi basis utama pembangunan. Menurutnya, paradigma people-centered development perlu disertai kesiapan ekosistem, termasuk dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis dan kebijakan hilirisasi industri agar benar-benar berdampak luas bagi masyarakat.
Adapun Amanah Abdulkadir, Ph.D menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi pemerintahan baru. Ia mengingatkan adanya risiko perlambatan ekonomi hingga di bawah 5 persen apabila konsumsi rumah tangga dan investasi melemah. Tekanan fiskal akibat meningkatnya beban bunga utang serta arus modal keluar dinilai sebagai tantangan serius yang membutuhkan kehati-hatian, konsistensi kebijakan, dan keberanian dalam melakukan koreksi arah pembangunan.
Ketua PW HIMMAH NW Jawa Barat, Muhammad Tarmizi Thohir, menyampaikan bahwa tingginya partisipasi peserta menjadi bukti kuat bahwa isu ekonomi nasional merupakan kegelisahan bersama, khususnya di kalangan generasi muda.
“Diskursus ini bukan sekadar forum akademik, tetapi ruang kesadaran kolektif. Lebih dari 600 peserta yang terlibat menunjukkan bahwa mahasiswa dan generasi muda tidak ingin hanya menjadi penonton atas arah kebijakan ekonomi bangsa,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa PW HIMMAH NW Jawa Barat memandang diskursus kritis sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa.
“Mahasiswa harus hadir sebagai kekuatan nalar dan nurani. Kami ingin membangun optimisme yang jujur yakni optimisme yang lahir dari analisis yang kritis, keberanian mengoreksi, dan keberpihakan yang jelas pada ekonomi rakyat,” tambah Tarmizi.
Melalui diskursus ini, PW HIMMAH NW Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang dialektika kritis sebagai kontribusi nyata mahasiswa dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional. Diskusi ini diharapkan dapat memperkaya kesadaran publik sekaligus mendorong lahirnya gagasan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
baca juga:Kunjungan HIMSI STMIK SZ NW ANJANI Berkunjung ke Desa Pengkelak
