Lombok Timur – Lembaga Kajian dan Kritik Kebijakan Publik Daerah (LKKKPD) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Satuan Pelaksana Program dan Inovasi (SPPI) Lombok Timur yang dinilai gagal membangun koordinasi efektif dalam pelaksanaan Program MBG.
Ketua LKKKPD Lotim, Eri Setiawan, menegaskan bahwa persoalan koordinasi yang terjadi bukan lagi bersifat teknis, melainkan sudah masuk pada level kegagalan manajerial.
“Kami melihat lemahnya koordinasi ini bukan hal sepele. Ini adalah persoalan serius yang berpotensi menggagalkan program. Jika tidak segera dibenahi, Program MBG hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Eri.
LKKKPD mencatat adanya ketidaksinkronan antar lini pelaksana, lemahnya komunikasi antar stakeholder, serta minimnya konsolidasi yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjalankan program publik.
Lebih jauh, LKKKPD juga menyoroti fenomena “jabatan kaget” di tubuh SPPI, di mana pejabat yang baru menjabat justru terkesan lengah terhadap hal-hal mendasar seperti koordinasi dan komunikasi.
“Jabatan bukan sekadar posisi, tapi tanggung jawab. Jika justru lalai pada hal mendasar seperti koordinasi, maka itu adalah bentuk kegagalan kepemimpinan,” lanjutnya.
Atas kondisi tersebut, LKKKPD mendesak:
- Dilakukannya evaluasi total terhadap kinerja SPPI Lombok Timur
- Perbaikan sistem koordinasi dan komunikasi lintas sektor
- Penempatan SDM yang kompeten dan memahami tata kelola program
LKKKPD menegaskan akan terus mengawal dan mengkritisi jalannya Program MBG serta kebijakan publik lainnya di Lombok Timur. Setiap bentuk kelalaian dan ketidaksiapan dalam pengelolaan program akan disuarakan secara terbuka kepada publik sebagai bagian dari kontrol sosial.
“Program untuk rakyat tidak boleh dikelola secara setengah hati. Kami akan terus bersuara sampai ada perbaikan nyata,” tutup Eri.
