Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun menuai kritik tajam dari kalangan pemerhati pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai program yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut justru membawa dampak negatif terhadap kualitas pendidikan nasional.
Program MBG mulai dilaksanakan sejak 6 Januari 2025 dan kembali dijalankan secara serentak oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 8 Januari 2026, untuk tahun anggaran 2026. Dalam perjalanannya, program ini diwarnai berbagai persoalan, mulai dari kasus keracunan makanan hingga kontroversi pemangkasan anggaran sektor pendidikan.
Sehari sebelum pelaksanaan kembali program MBG, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat retret bersama para pejabat negara menyampaikan klaim bahwa Program Makan Bergizi Gratis telah berhasil hingga 99,99 persen. Klaim tersebut, however, dipandang berbeda oleh JPPI.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai bahwa keberhasilan yang diklaim pemerintah justru merupakan keberhasilan dalam merusak arah kebijakan pendidikan nasional. Menurutnya, selama satu tahun berjalan, MBG telah menggeser prioritas anggaran dan melemahkan fokus negara terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Sumber: NUonlinenews
“Iya, memang berhasil, tapi berhasil merusak pendidikan. Merusak arah kebijakan, merusak prioritas anggaran pendidikan, dan merusak masa depan anak-anak,” tegas Ubaid dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Januari 2026.
Ubaid menekankan bahwa kritik JPPI terhadap Program Makan Bergizi Gratis bukanlah penolakan terhadap upaya pemenuhan gizi anak. Persoalan utama, kata dia, terletak pada cara pelaksanaan program yang dinilai “memangsa” anggaran pendidikan, mengorbankan mutu sekolah, merendahkan profesi guru, serta mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan tanpa pungutan.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG pada tahun 2026. Program tersebut disebut akan menghabiskan dana hingga Rp1,2 triliun per hari, dengan sekitar 69 persen anggaran berasal dari realokasi sektor pendidikan. Kondisi ini dinilai ironis karena berpotensi memperlemah fondasi pendidikan jangka panjang.
Secara edukatif, kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis ini membuka diskusi penting mengenai keseimbangan antara kebijakan pemenuhan gizi dan tanggung jawab negara dalam menjaga mutu pendidikan. Para pemerhati pendidikan menilai bahwa program sosial harus dirancang tanpa mengorbankan hak dasar anak atas pendidikan yang berkualitas.
