Di Balik Mega Proyek Gizi dan Pendidikan Yang Tertatih: Perut kenyang Otak Terasingkan

Pendidikan kita hari ini adalah sebuah paradoks “Berjalan dengan kaki yang pincang, namun mengenakan sepatu yang sangat mahal”. Di satu sisi, negara menjanjikan “Makan Bergizi Gratis” (MBG) sebuah program mulia yang melesat pesat, program yang menelan anggaran fantastis Rp71 triliun pada APBN 2025 (dari total anggaran pendidikan) dan melonjak pesat pada APBN tahun 2026 yaitu sebesar 335 triliun, dipandang oleh banyak pihak belum menjawab akar persoalan utama pendidikan. Kritikus menyoroti bahwa uang tersebut seharusnya bisa lebih efektif jika digunakan untuk memperbaiki gaji guru honorer, rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak, atau menyediakan akses internet di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Barangkali inilah paradoks kita: sibuk menghitung porsi gizi, tetapi lalai mengukur ketimpangan. Pendidikan tak cukup diselamatkan oleh satu program, betapapun megahnya dan harus menuntut keberanian menata ulang prioritas agar anak-anak negeri ini tidak hanya tumbuh sehat secara fisik, tetapi juga berdiri setara dalam kesempatan. Sebab jika tidak, paradoks ini akan terus digaungkan tentang mimpi yang dipelihara setengah hati, dan masa depan yang dibangun dengan fondasi yang timpang. Isu pendidikan hari ini bukan hanya soal apa yang ditambahkan, tetapi apa yang terancam dikurangi. Ketika anggaran dipangkas dan prioritas dialihkan, sekolah-sekolah di daerah tertinggal sering menjadi yang pertama merasakan dampaknya. Guru, orang tua wali dan juga siswa kembali dihantui ketidakpastian, fasilitas perbaikan tertunda, dan transformasi digital menjadi jargon tanpa jaringan.

MBG: Nutrisi di Perut, Kekosongan di Kepala?

MBG adalah pemandangan di permukaan: piring-piring penuh makanan bergizi. Namun, di balik seragam sekolah yang bersih dan perut yang kenyang, kita lupa bertanya: Apakah ruang kelasnya sudah cukup membuat mereka betah? MBG berisiko menjadi kanibalisasi anggaran jika fokusnya hanya pada fisik, sementara infrastruktur dasar, buku, pena, dan ruang belajar yang layak dibiarkan merana. Di NTB, kita mendesak agar MBG memprioritaskan pangan lokal, namun tanpa perbaikan kualitas literasi dan sarana, kita hanya kenyang secara fisik tetapi lapar secara intelektual.

Lebih jauh lagi, persoalannya bukan sekadar soal niat baik, melainkan tentang desain besar pendidikan itu sendiri. Jika MBG menyerap anggaran dalam skala masif tanpa diiringi pembenahan ruang kelas, peningkatan kesejahteraan guru, serta distribusi buku dan akses digital yang merata, maka kita sedang membangun fondasi yang timpang. Anak-anak mungkin duduk dengan energi yang cukup, tetapi tetap belajar dalam sistem yang kekurangan arah dan dukungan. Di Nusa Tenggara Barat, masih ada sekolah yang bergulat dengan fasilitas minimum sebuah ironi ketika negara berbicara tentang generasi unggul dan daya saing global.

Pendidikan tidak bisa disederhanakan menjadi soal gizi versus literasi. Tetapi menuntut orkestrasi kebijakan yang utuh. Tanpa itu, MBG berisiko menjadi simbol yang kuat di permukaan, tetapi dangkal di akar. Kita tentu ingin anak-anak tumbuh sehat. Namun kita juga harus memastikan mereka tumbuh kritis, terampil, dan setara dalam keilmuan. Jika tidak, yang kita hasilkan hanyalah generasi yang kenyang hari ini, tetapi tetap kesulitan menulis masa depannya sendiri.

Jalan Setapak dan Nyawa di Ujung Pena

Lihatlah ke wilayah 3T di NTT dan NTB. Ada kisah memilukan tentang guru dan murid yang harus meniti jalan ekstrem yang rusak parah hanya untuk mencapai ruang kelas. Jalan yang rusak adalah simbol nyata betapa panjangnya jarak antara kebijakan di pusat dan realitas di tanah yang tandus. Tragedi memilukan di NTT contohnya, di mana seorang siswa SD nekat mengakhiri hidupnya hanya karena putus asa tak mampu membeli buku dan pena. Tragedi ini adalah tamparan keras, bukti bahwa ketika negara sibuk dengan megahnya infrastruktur fisik, ada nyawa kecil yang runtuh karena kemiskinan struktural yang di mana anggaran besar yang konon sepertiga-nya “dikanibalisasi” untuk MBG dan gagal menjangkau anak-anak paling rentan. Kasus bunuh diri ini yang mencapai angka mengkhawatirkan di NTT selama tahun 2025 adalah bukti bahwa sekolah belum menjadi ruang dialog yang aman bagi ketakutan anak.

Bergeser ke NTB, wajah pendidikan kita masih berdebu. Ketika pusat sibuk dengan jargon digitalisasi, di pelosok NTB, sekitar 4.000 ruang kelas rusak masih menjadi pemandangan sehari-hari. Akses jalan yang hancur ke sekolah-sekolah terpencil bukanlah sekadar kendala fisik, melainkan dinding pembatas antara anak-anak NTB dengan masa depan mereka. Gubernur NTB mencatat ada puluhan ribu anak putus sekolah. Bayangkan, di tengah gegap gempita makan gratis, ada ribuan anak yang bahkan tidak bisa mencapai meja sekolah karena akses jalan yang memutus harapan mereka.

Rapor Merah di Tengah Harapan

Tahun 2025 menjadi saksi bisu betapa rapuhnya fondasi pendidikan kita, tercermin dari rapor merah hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang anjlok secara nasional. Di tengah narasi “Generasi Emas”, nilai matematika dan bahasa Inggris yang terjun bebas bahkan memicu polemik soal yang tak sinkron dengan materi di kelas, ini menjadi alarm keras bahwa kebijakan pendidikan seringkali gagap di tingkat akar rumput. Kebocoran soal dan kendala teknis TKA 2025 bukan sekadar isu teknis, melainkan menjadi cermin retak yang menunjukkan bahwa asesmen dipaksakan berjalan di atas ketimpangan infrastruktur dan metode pembelajaran yang masih tertinggal. Sementara itu, kita dipaksa menyaksikan ironi di mana kurikulum berubah arah, namun fasilitas di pelosok masih merintih, dan angka kekerasan di sekolah melonjak drastis. Inovasi digital seringkali hanyalah hiasan di atas kertas, sementara realitas di lapangan menunjukkan bahwa guru-guru berjuang sendirian tanpa dukungan kompetensi dan kesejahteraan yang memadai.

Harapan tidak boleh mati, namun “rapor merah” ini adalah alarm keras bahwa kita tidak sedang berlari, melainkan berjalan di tempat. Pendidikan harus dibebaskan dari permainan politik praktis dan diselamatkan dari komersialisasi, agar bangku sekolah kembali menjadi tempat persemaian kecerdasan, bukan sekadar pabrik ijazah. Saatnya menghentikan romantisasi kemajuan dan mulai melakukan langkah taktis yang konkret, karena masa depan bangsa tidak bisa dibangun di atas fondasi literasi yang rapuh dan ketidakadilan akses yang terus-menerus dibiarkan.

Sebuah Penutup: Menuntut Keadilan yang Utuh

Pendidikan bukan hanya soal memberi makan saja, tetapi memberikkan pengetahuan dan merawat jiwa serta kecerdasan. Jangan sampai kita melahirkan generasi yang kenyang, namun jiwanya rapuh dan pikirannya tertinggal. Pendidikan di NTB, NTT atau bahkan seluruh Indonesia menuntut lebih dari sekadar program musiman, menuntut keadilan sejati, jalan yang layak dilewati, buku yang bisa dibeli, dan sekolah yang layak, bukan membebani. Keadilan yang utuh berarti keberanian menata ulang prioritas. Bukan sekadar memastikan distribusi program berjalan rapi, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh akar persoalan, pemerataan mutu guru, perbaikan infrastruktur sekolah, layanan kesehatan mental, hingga akses transportasi yang aman. Di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur adalah sebagai contoh tantangan pendidikan bukan cerita pinggiran tetapi ini adalah ujian nyata bagi komitmen negara terhadap konstitusinya sendiri.

Lebih dari itu, kita perlu berhenti memaklumi ketimpangan sebagai takdir geografis. Ketertinggalan bukan warisan alam semata, melainkan hasil dari kebijakan yang tak konsisten dan perhatian yang tak merata. Jika sekolah di kota bisa melompat dengan fasilitas lengkap dan akses digital stabil, maka sekolah di pelosok pun berhak atas standar yang sama bukan sekadar belas kasihan, tetapi hak yang dijamin. Pada akhirnya, pendidikan bukan proyek citra, melainkan proyek peradaban yang menuntut keseriusan melampaui masa jabatan dan popularitas. Jika keadilan itu tak sungguh ditegakkan, maka kita hanya akan mengulang siklus yang sama, generasi berganti, program berganti, tetapi ketimpangan tetap tinggal. Dan sejarah akan mencatat, bukan pada seberapa megah program diluncurkan, melainkan pada seberapa adil masa depan dibagikan.

Pendidikan adalah panggung masa depan, namun hari ini, pendidikan masih menjadi panggung ketimpangan.

baca juga: Surat Cinta untuk Kader!

Penulis : M. Jumandarsyah – Ketua Relawan Cerdas NTB