Forum Mahasiswa Lombok Timur (FORMASTIM) dengan tegas mengkritik sikap Pemerintah Daerah Lombok Timur yang masih membuka ruang luas bagi kepentingan asing, khususnya dari Cina, melalui penerimaan kunjungan kerja Wali Kota Xinyin City. Di tengah kondisi rakyat Lombok Timur yang masih berjibaku dengan kemiskinan, pengangguran, dan krisis sektor pertanian serta kelautan, langkah ini mencerminkan salah arah kebijakan dan krisis keberpihakan pemerintah daerah.
Alih-alih fokus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, Pemda Lombok Timur justru sibuk memamerkan potensi daerah kepada pihak asing. Ini bukan sekadar diplomasi, melainkan sinyal kuat bahwa Pemda lebih percaya pada modal asing ketimbang kemampuan dan kedaulatan rakyatnya sendiri.
FORMASTIM menilai, kerja sama dengan Cina tidak pernah bebas nilai. Rekam jejak investasi Cina di berbagai daerah Indonesia menunjukkan pola yang sama: eksploitasi sumber daya alam, dominasi modal, masuknya tenaga kerja asing, dan rakyat lokal hanya menjadi buruh murah bahkan tersingkir dari tanahnya sendiri. Jika skema ini kembali terjadi di Lombok Timur, maka Pemda patut disebut **menggadaikan masa depan daerah demi pencitraan dan kepentingan elit.
Lebih jauh, FORMASTIM mempertanyakan transparansi dan urgensi kunjungan tersebut. Hingga kini, Pemda belum menjelaskan secara terbuka kepada publik:
1. Apa bentuk kerja sama yang sedang atau akan disepakati?
2. Apa jaminan perlindungan terhadap petani, nelayan, dan UMKM lokal?
3. Siapa yang akan diuntungkan: rakyat Lombok Timur atau investor asing?
Kami menegaskan, Lombok Timur bukan etalase investasi dan bukan objek eksploitasi global. Jika Pemda terus mengagungkan kerja sama asing tanpa fondasi kemandirian ekonomi lokal, maka yang terjadi adalah penjajahan gaya baru (neo-kolonialisme) yang dibungkus dengan istilah pembangunan dan investasi.
FORMASTIM mendesak:
1. Hentikan euforia kerja sama asing sebelum masalah rakyat diselesaikan.
2. Prioritaskan penguatan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal, bukan mempermudah akses modal asing.
3. Buka seluruh dokumen, rencana, dan pembahasan kerja sama ke publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Jika Pemda Lombok Timur terus abai dan memilih menjadi pelayan kepentingan asing, maka FORMASTIM menyatakan siap menggalang konsolidasi mahasiswa dan rakyat Lombok Timur untuk melakukan perlawanan terbuka demi menjaga kedaulatan daerah.
Kedaulatan daerah bukan untuk dinegosiasikan.
Rakyat Lombok Timur bukan penonton di tanahnya sendiri.
By : FORMASTIM
