Nahwa Media-Kritik Pilkada DPRD kembali menguat seiring mencuatnya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Korps HMI Wati (KOHATI) Komisariat Ushuluddin menilai gagasan tersebut berisiko menggerus prinsip dasar demokrasi lokal.
Sekretaris Bidang Internal KOHATI Ushuluddin, Annisa, mahasiswa Pemikiran Politik Islam UIN Mataram, menegaskan bahwa tingginya biaya politik tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak partisipasi rakyat. Menurutnya, problem utama Pilkada bukan terletak pada sistem pemilihan langsung, melainkan pada lemahnya regulasi politik dan minimnya pendidikan demokrasi.
“Kritik Pilkada DPRD harus ditempatkan secara jernih. Yang perlu dibenahi adalah aturan pendanaan politik dan kesadaran masyarakat, bukan menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung,” ujar Annisa, Minggu (11/1/2026).
Lebih lanjut, ia menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi memperkuat dominasi elite politik. Dalam skema tersebut, kepala daerah terpilih cenderung memiliki loyalitas lebih besar kepada partai atau elite legislatif dibandingkan kepada kepentingan publik.
Dalam konteks ini, kritik Pilkada DPRD juga menyasar persoalan legitimasi kepemimpinan. Proses pemilihan yang berlangsung secara tertutup dinilai rawan transaksi politik yang sulit diawasi masyarakat, sehingga praktik politik uang tidak hilang, melainkan berpindah ruang.
Annisa menegaskan bahwa demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pemilihan langsung kepala daerah merupakan capaian penting reformasi yang membuka ruang partisipasi publik di tingkat lokal. Menghapus mekanisme tersebut sama halnya dengan memundurkan semangat demokrasi partisipatif.
Alih-alih mengembalikan Pilkada ke DPRD, KOHATI Ushuluddin mendorong pemerintah untuk memperkuat kualitas Pilkada langsung. Penguatan regulasi pendanaan politik, penegakan hukum terhadap politik uang, serta reformasi internal partai politik dinilai jauh lebih relevan dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.
“Efisiensi anggaran memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kedaulatan rakyat. Demokrasi harus diperbaiki, bukan dipersempit,” pungkasnya.
baca juga: Women In Action IPNW Janapria: Dari Gagasan ke Aksi Nyata Perempuan Pelajar
