Muhammad Najib Ali
Rendahnya tingkat literasi masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Berbagai survei menunjukkan bahwa budaya membaca masyarakat Indonesia belum tumbuh secara kuat dan merata. Laporan yang kerap dikutip menyebutkan bahwa tingkat minat baca masyarakat Indonesia berada pada kategori rendah secara global. Bahkan, data yang sering diasosiasikan dengan UNESCO menyebutkan angka 0,001 persen, yang secara populer dimaknai bahwa dari seribu orang Indonesia hanya satu yang memiliki minat baca tinggi. Meskipun angka tersebut sering diperdebatkan dari sisi metodologi, ia tetap menggambarkan kegelisahan kolektif tentang lemahnya budaya literasi di tanah air.
Data yang lebih terukur dapat dilihat melalui rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020 menunjukkan bahwa proporsi masyarakat yang menjadikan membaca buku sebagai kebiasaan rutin masih relatif kecil, sekitar 10 persen dari total populasi. Angka ini menunjukkan bahwa membaca belum menjadi aktivitas dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Rendahnya minat baca tersebut tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan persoalan akses dan kualitas pendidikan. Keterbatasan distribusi buku, minimnya koleksi perpustakaan sekolah, serta ketimpangan fasilitas pendidikan antarwilayah menjadi faktor yang signifikan. Penelitian dalam Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap sumber informasi menjadi salah satu penyebab rendahnya literasi masyarakat (Sukaesih, 2018). Sementara itu, penelitian dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa implementasi budaya literasi di sekolah masih belum berjalan optimal dan sering kali bersifat administratif (Wandasari, 2017).
Bayangkan rata rata harga buku berkualitas cetakan Gramedia, Mizan Dll berkisar Rp 100.000 – Rp135.000, bisa untuk makan satu hari dengan porsi yang memuaskan, fakta ini membuat beberapa orang yang mungkin perekonomiannya menengah kebawah akan berfikir dua kali untuk membeli buku dengam harga tersebut, dan memilih memenuhi kebutuhan premier mereka
Di tengah persoalan literasi tersebut, negara menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan manusia melalui peningkatan anggaran pendidikan. Sebagaimana diberitakan Kompas.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun, atau 20 persen dari total APBN, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dari total tersebut, sekitar Rp335 triliun atau 44,2 persen dialokasikan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82,9 juta siswa melalui sekitar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Program MBG tentu memiliki tujuan yang penting dan mendesak, yakni memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia serta menekan angka stunting. Intervensi gizi merupakan fondasi biologis bagi tumbuh kembang generasi muda. Namun demikian, muncul pertanyaan mendasar: apakah bangsa ini hanya mengalami kelaparan fisik, atau juga mengalami kelaparan intelektual?
Jika tubuh anak-anak dipastikan mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari, tetapi akses terhadap buku, perpustakaan, dan bahan bacaan berkualitas masih terbatas, maka pembangunan manusia menjadi tidak utuh. Gizi memperkuat tubuh, tetapi literasi memperkuat nalar. Tanpa kemampuan berpikir kritis dan budaya membaca yang kuat, generasi sehat secara fisik belum tentu siap menghadapi kompleksitas sosial, politik, dan ekonomi di masa depan.
Bangsa ini bukan hanya lapar gizi. Ia juga lapar literasi.
Disunting Oleh: Muhammad Najib Ali
Referensi:
Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Sosial Budaya 2020. Jakarta: BPS.
Kompas.id. 2025. “Anggaran Pendidikan RAPBN 2026 dan
Alokasi Program Makan Bergizi Gratis.” Jakarta.
Sukaesih. 2018. “Literasi Informasi Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan.” Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan
Wandasari, Yulisa. 2017.
“Implementasi Gerakan Literasi Sekolah sebagai Upaya Peningkatan Minat Baca.” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
